Jakarta Selatan, buku ini dapat diperoleh Kinokuniya Pondok Indah Mall, SOGO Pondok Indah Mall 2 lantai LG,jalan M. HJl. Metro Pondok Indah, Thamrin No. 1, Jakarta.

Di Jakarta Pusat, di Kinokuniya GRAND INDONESIA, SEIBU Grand Indonesia lantai LG, jalan M.H. Thamrin No.1, Jakarta.  Dan satunya lagi  Kinokuniya PLAZA SENAYAN, SOGO Plaza Senayan lantai 5, jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta.
Kinokuniya Book Stores adalah jaringan toko buku yang dioperasikan oleh Kinokuniya Company Ltd.

Perusahaan ini telah berdiri sejak 1927, dengan gerai pertama yang dibuka di Shinjuku, Tokyo. Pendirinya adalah Moichi Tanabe.

Nama Kinokuniya memiliki arti dalam bahasa Indonesia sebuah toko di daerah Ki.

Hingga saat ini, Kinokuniya telah memiliki 61 gerai di seluruh Jepang dan 23 di mancanegara, diantaranya seperti Amerika, Singapore, Malyasia, Thailand, Australia, Taiwan dan Dubai.

(GFI Publisher)

“This book appearing in front of us all is to prove to the international world, that there have still been many the nation’s elements that remain committed to struggling for the rehabilitation and compensation for victims as a result of the Japan’s war crimes,” said Hendrajit, Executive Director of Global Future Institute, who is also author editor of the book at the scholarly forum which was attended by various elements of society.

The Hendrajit’s statement was confirmed by Eka Hindrati, who is also one of the authors of the book specifically exploring and and tracing the Indonesia’s ianfu victims and the international movements through political channels in pushing the issuance of bill on ianfu either in Indonesia or in the Asian countries, ex Japan’s colonies, as well as in Japan itself.

Irwan Lubis, the advocate struggling for the lawsuit of widows for being the victims of the Dutch war crimes in Indonesia in the Rawa Gede case for instance, did support political and legal movements taken by the ianfu victims and other Japanese war crimes in the country.

“What is important for Indonesia (especially) the victims of Japanese and the Dutch war crimes in Indonesia is not about the money, but this is a struggle to uphold the honor and dignity of the Indonesian people against the two colonizing countries. Although the total amount (of money)  they gave could consideraly little for us, if it is followed by an apology and acknowledgment that all this was a historical mistake, that’s enough,” said Irwan Lubis,  speaking on behalf of the initiators struggling for the widows of Dutch war crimes.

For the Global Future Institute, this is a pretty strong and encouraging statement, that the initiative of publishing the  book that aims to call for the historical responsibility from the Japanese colonial government in Indonesia during the 1942-1945 period, is on the right direction.

Eka Hindrati and Hendrajit, two of the eight co-authors of this book, expressed their deep concern that Indonesia  has apparently not care and consider such cases as Ianfu, romusha and Heiho as the past ones and have been completed. In fact, the three war crimes were closely related to political and economic issues.

Nurman Diah, former senior journalist of the Merdeka daily, underscored the arrogance of the Japanese character, as he warned that the cost of Japanese 1958 war reparations was just to build the Wisma Antara, Indonesian Hotel, and other magnificent buildings.

Dr Zulkifli of the Nusantara Coordinate Community even reminded the superiority of the Japanese character as a nation that feels more superior than other nations in Asia. He gave an example, how up to now there has still been a restaurant and entertainment venues located in Kebayoran Baru that could not be entered by the Indonesian people. While all the ‘entertaining’ females working in the restaurant come from Indonesia.

Another interesting side of the the Book Review was the  Eka Hindrati’s information about the fund amounted to 389 million yen to the government of Indonesia, in this case the Ministry of Social Affairs during the Minister Intan Suweno’s era, which was not clear its use and accountability.

The information of course shocked some 60 participants attending the book launch organized by the Global Future Institute. Imagine. According to the information, the funds were used to build nursing homes amounted to 380 million yen. Second, the nursing home were not used to accommodate victims of ex Indonesian Ianfu.

Through this book, Hendrajit invited all participants to jointly raise a spirit and a shared commitment to fight for the rights of victims of Japanese war crimes both rehabilitation and compensation. And this book, said  Hendrajit before closing the quite lively discussion forum, also signaled the readiness of various national strategic elements, especially the Global Future Institute, to build the any international collaboration aimed at calling for the Japanese colonial government’s responsibility in Indonesia, as well as in other countries around the world.

There is one interesting statement made by Irwan Lubis, the advocate for the widows of victims of the Dutchg war crimes in Indonesia. “For us the important thing is to file a lawsuit against the Netherlands and Japan. No matter what the outcome. But the point is, let them think about this problem. We’re the ones who should give them trouble, and let them worry about that”. It is a very enlightening statement.

The lively event was also attended by Bambang Wiwoho, the writer of biography of former chief of the State Intelligence Coordinating Agency (Bakin), Dr. Tjuk Kasturi Sukiadi of the Surabaya’s Airlangga University, Agus Santoso of the National Archives, Kurniawati Sabri of the Faculty of Social Sciences, State University of Jakarta, Ubaidillah Badrun of the Komunitas Rumah Pancasila, Suryani Sulkan of the Yayasan Ayo Bersatu, M Kusairi of the Indo Petro magazine, Giat Wahyudi of the National Committee of Indonesia, Hadijoyo Nitimihardjo, Mathematics lecturer of the Science Faculty, University of Indonesia, Sayono el Jawi of the Nusantara Center, as well as a number of students groupped under the International Relations Students Association of the Social-Political Science Faculty (HIMAHI), the National University.

In addition to being disseminated to all strategic elements  in Indonesia as well as ambassadors from countries of Japanese war crimes’ victims, this book will also be disseminated to various countries around the world like  the U.S. Western Europe, and Latin America. (The Global Review Editorial Team)

Masa lalu Jepang dengan segala kejahatan perangnya di Indonesia belum lah tuntas. Jugun Ianfu, perbudakan seksual yang diterapkan di Indonesia periode 1943-1945, menjadi fokus paling controversial dalam Peluncuran dan Bedah Buku bertajuk Japanese Militarism and its War Crimes in Asia Pacific, karya Hendrajit dan Kawan-Kawan pada Rabu 28 September 2011, di Wisma Daria Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Buku ini hadir di hadapan kita semua, untuk membuktikan kepada dunia internasional, bahwa masih banyak elemen-elemen bangsa yang tetap memperjuangkan rehabilitasi dan kompensasi bagi para korban Kejahatan Perang tentara Jepang di Indonesia,” begitu sambutan pembuka yang disampaikan oleh Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute, sekaligus penulis dan Editor buku tersebut pada acara peluncuran yang dihadiri berbagai elemen masyarakat tersebut.

Hal ini dibenarkan oleh Eka Hindrati, yang dalam buku ini secara khusus menggali dan menelusur para korban Ianfu Indonesia maupun gerakan internasional melalui jalur politik dalam menggolkan dikeluarkannnya Rancangan Undang-Undang Ianfu baik di Indonesia, di negara-negara Asia eks koloni Jepang, maupun di Jepang itu sendiri.

Irwan Lubis, advokator perjuangan gugatan para janda-janda korban Kejahatan Perang Belanda di Indonesia dalam kasus Rawagede, mendukung gerakan politik maupun hokum yang ditempuh para korban Ianfu dan kejahatan perang Jepang lainnya di Indonesia.

“Yang penting bagi Indonesia, para korban kejahatan perang Jepang maupun Belanda di Indonesia, bukan soal nilai uangnya, melainkan ini merupakan perjuangan menegakkan kehormatan dan martabat bangsa Indonesia terhadap kedua negara penjajah tersebut. Meskipun jumlah nilai yang diberikan mereka kecil kepada kita, tapi jika itu disertai permintaan maaf dan pengakuan bahwa itu merupakan kesalahan sejarah, itu buat sudah cukup,”begitu tandas Irwan Lubis yang berbicara mewakili para pemrakarsa perjuangan para Janda korban kejahatan perang Belanda.”

Bagi Global Future Institute, ini merupakan suatu pernyataan yang cukup membesarkan hati, bahwa prakarsa penerbitan buku yang bertujuan meminta pertanggungjawaban sejarah pemeritnah Kolonial Jepang di Indonesia pada 1942-1945, ternyata memang berada di arah yang benar.

Eka Hindra dan juga Hendrajit sebagai dua di antara 8 anggota tim penulis buku ini, merasa gusar bahwa justru Indonesia lah yang selama ini seakan tidak peduli dan menganggap kasus Ianfu, Romusha dan Heiho sebagai kasus masa lalu dan sudah selesai. Padahal, ketiga kejahatan perang tersebut berkaitan erat dengan isu politik dan ekonomi.

Nurman Diah, wartawan senior eks Surat Kabar Merdeka, pada bagian lain menggarisbawahi watak arogansi Jepang, seraya mengingatkan bahwa biaya pampas an perang Jepang pada 1958 ternyata hanya untuk membangun Wisma Antara, Hotel Indonesia, dan bangunan-bangunan megah lainnya.

Dr Zulkifli dari Komunitas Koordinat Nusantara, bahkan mengingatkan watak superiotas bangsa Jepang sebagai bangsa yang merasa lebih unggul daripada bangsa-bangsa lain di Asia. Dia member contoh, betapa hingga kini ada sebuah restoran dan tempat hiburan di kawasan kebayoran baru yang tidak boleh dimasuki oleh orang Indonesia. Sementara para wanita penghibur di restoran tersebut semuanya berasal dari Indonesia.

Sisi lain yang menarik dari Diskusi Bedah Buku adalah mencuatnya kembali informasi dari Eka Hindrati mengenai dana berjumlah 389 juta yen kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Departemen Sosial di era Menteri Sosial Intan Suweno, yang tidak jelas pemakaiannya dan pertanggungjawabannya.

Ini sungguh mengagetkan bagi sekitar 60 peserta yang hadir pada Peluncuran Buku yang diselenggarakan oleh Global Future Institute. Betapa tidak. Menurut informasi Eka, dana tersebut digunakan untuk membangun Rumah Jompo, dan biayanya tidak sampai 380 juta yen. Kedua, Rumah Jompo itu pun sama sekali tidak digunakan untuk menampung para korban Eks Ianfu Indonesia.

Melalui buku ini, pada akhirnya Hendrajit mengajak semua peserta diskusi agar secara bersama-sama menggalang semangat dan komitmen bersama untuk memperjuangkan hak-hak para korban Kejahatan Perang Jepang baik Rehabilitasi maupun Kompensasi.

Dan buku ini, tegas Hendrajit sebelum menutup forum diskusi yang cukup meriah dan penuh gairah tersebut, sekaligus juga mengisyaratkan kesiapan berbagai elemen strategis bangsa Indonesia, terutama Global Future Institute, untuk membangun Kolaborasi Internasional meminta pertanggungjawaban Jepang dalam masa penjajahan Jepang di Indonesia, maupun di negara-negara lain di Indonesia.

Ada satu pernyataan menarik dari Irwan Lubis, advokator para janda-janda korban Kejahatan Perang Belanda di Indonesia. “Bagi kita yang penting adalah lakukan gugatan kepada Belanda maupun Jepang. Tidak penting apa hasilnya. Tapi yang penting, biarkan mereka yang memikirkan masalah ini. Kita lah yang harus memberi mereka masalah, dan biarkan mereka yang memikirkannya“.  Sungguh suatu pernyataan yang sangat mencerahkan.

Acara yang meriah tersebut diahadiri juga oleh Bambang Wiwoho, mantan penulis biografi mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), Dr Tjuk Kasturi Sukiadi dari Universitas Airlangga, Agus Santoso dari Arsip Nasional, Kurniawati Sabri dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, dari Komuntas Rumah Pancasila, Suryani Sulkan dari Yayasan Ayo Bersatu, M Kusairi dari Majalah perminyakan dan Energi Indo Petro, Giat Wahyudi dari Komite Nasional Indonesia, Hadijoyo Nitimihardjo Staf Pengajar MIPA Universitas Indonesia, Sayono el Jawi dari Nusantara Center, serta sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial-Politik Universitas Nasional (HIMAHI).

Buku ini selain disosialisasikan ke seluruh elemen strategis di Indonesia maupun para Duta Besar negara-negara Korban Kejahatan Perang Jepang, juga akan disosialisasikan ke berbagai negara di kawasan Amerika, Eropa Barat, dan Amerika Latin.

Tim Redaksi Global Review

Buku ini sejatinya merupakan kolaborasi internasional untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah Jepang atas kejahatan-kejahatannya yang mereka lakukan ketika menjajah negara-negara di kawasan Asia Pacifik seperti Indonesia, Malaysia, Singapore, Filipina, Birma, Korea, dan Cina.

Buku yang bermula dari Seminar Mengungkap Sejarah Kelam Militerisme Jepang di Indonesia dan Asia Pasifik Oktober 2010 lalu, terungkap bahwa dalam masa 3,5 tahun Masa Penjajahannya di Indonesia antara 1942-1945, ternyata daya rusaknya terhadap masyarakat Indonesia tidak kalah besarnya dengan masa 350 tahun Penjajahan Belanda.Perbudakan Seks (Jugun Ianfu), Buruh Paksa (Romusha) dan Wajib Militer Paksa (Heiho), merupakan tiga kejahatan perang Jepang yang dampaknya tetap tidak bisa dihilangkan dari para korban yang mengalaminya pada era tersebut.

Dan semua kejahatan perang tersebut, sebagaimana diuraikan oleh tim penulis buku ini, bisa terjadi karena restu dan  bahkan legitimasi moral dari Pemerintahan Fasime-Militerisme Jepang pada masa Perang Dunia II.

Eka Hindrati, salah seorang kontributor buku ini sekaligus yang memotori okasi para korban kekejaman pemerintahan colonial Jepang di Indonesia, khsuusnya dalam soal Ianfu (praktek perbudakan sex) yang direstui para penguasa militer Jepang Indonesia antara 1942-1945, menegaskan bahwa Sebetulnya  advokasi memperjuangkan korban-korban kejahatan Jepang dalam Perang Dunia II  sudah berlangsung lama, dimana pertama kali ditemukan kasus ianfu pada tahun 1992 oleh Pak Koichi Kimura yang kemudian terus bergulir.

Dan pemerintah Indonesia mulai sadar terhadap kasus ianfu ini. Selanjutnya pada tahun 1993 Asosiasi Masyarakat Jepang datang ke Indonesia untuk meminta masukan ke beberapa NGO di Indonesia yang waktu itu adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Jakarta Lawyers Club. Dan kemudian terus bergulir ke media dan akhirnya sampai ke Departemen Sosial, yang sekarang adalah Kementerian Sosial. Dan kemensos  telah membuat pernyataan di Harian Merdeka bahwa kasus ianfu harus digali. Semenjak itulah penelusuran kasus ianfu dimulai.

Sayangnya menurut Eka Hindrati, kasus ini oleh berbagai kalangan di Indonesia dianggap kasus sepele dan bersifat masa lalu. Padahal, kasus Ianfu dan juga kasus Romusha sebagai bagian dari Kejahatan Perang Jepang di Indonesia, sejatinya merupakan isu politik dan ekonomi. Karenanya para korban ketiga kasus kejahatan perang Jepang  ini harus diperjuangkan baik rehabilitisasi reputasinya di tengah masyarakat maupun kompensasi atas penderitaannya yang tak terperikan akibat perbudakan sekssual, Romusha maupun Heih, yang dilakukan oleh para personil tentara Jepang di Indonesia waktu itu.

Pada tataran inilah, Global Future Institute memprakarsai proyek penulisan buku ini, sebagai wujud kepedulian berbagai elemen strategis masyarkaat Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah Jepang terhadap para korban dan keluarganya yang telah mengalami derita penindasan terkait Ianfu, Romusha dan Heiho.

Dan pada saat yang sama, kami dari Global Future Institute mengundang beberapa mitra strategis kami dari luar negeri seperti Dr Koichi Kimura dari Jepang, Wartawati Belanda Hilde Jansen, Dr Albert Jansen dari Cina, Peneliti Sosial-Politik LP3ES Rahadi Teguh Wiratama, Peneliti Romusha Anugrah Saputra,  Peneliti Independen Ianfu Indonesia Eka Hindrati, Peneliti Sosial hubungan bilateral Indoensia-Jepang Hendri F Isnaeni, dan Direktur Eksekutif Global Future Institute Hendrajit.

Buku ini, selain membedah dan melacak sepak-terjang dan kejahatan perang Jepang di Indonesia dan beberapa negara Asia eks koloni Jepang, juga secara khusus membahas karakteristik militerisme-fasisme Jepang itu sendiri yang lahir di era 1930-an. Sekaligus juga membahas secara khusus akar-akar militerisme Jepang yang melekat di dalam konstitusi Jepang maupun pola budaya yang menempatkan kesetiaan dan pengorbanan total warga masyarakat Jepang di hadapan Kaisar Jepang.

Melalui buku ini juga, dari dimensi politik internasional dibahas berbagai kemungkinan dan potensi bangkitnya kembali militerisme Jepang, atau setidaknya postur angkatan bersenjata Jepang yang lebih agresif di masa depan, mengingat adanya kekhawatiran bersama antara Amerika Serikat dan Jepang terhadap bangkitnya Cina sebagai negara adidaya di bidang ekonomi dan militer.

Berkaitan dengan gagasan di balik proyek penerbitan buku ini, kami dengan segala hormat dan kerendahan hati bermaksud mengundang teman-teman redaksi dari berbagai media massa baik cetak, elektronik maupun online, untuk hadir dan meliput Peluncuran Buku sebagaimana tercantum di awal press release tersebut.

Hormat Kami

Hendrajit
Direktur Eskekutif Global Future Institute

Acara semakin semarak dengan kehadiran Aloysius Sugianto, mantan aparat intelijen (OPSUS) era Suharto yang juga dikenal peran sejarahnya pada 1975 dalam operasi komodo untuk penggabungan Timor Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga hadir  Hadijoyo Nitimihardjo, Staff Pengajar Fakultas MIPA UI , pentolan Partai Murba yang sekarang aktif sebagai penulis lepas di berbagai media massa.

Sebagaimana sudah secara garis besar kami sampaikan pada artikel kami kemarin Remiliterisasi Jepang dan Makna Strategis Kunjungan Dr Koichi Kimura Ke Global Future Institute, Sistem Kekaisaran Jepang memang menjadi faktor penting munculnya bibit-bibit militerisme dan fasisme di Jepang sejak 1930an.

Menurut Dr Koichi Kimura yang menjadi pembicara utama seminar bedah buku selain Nurman Diah dan Rahadi Teguh Wiratama, dalam sistem kekaisaran Jepang ditanamkan satu doktrin bahwa kesetiaan kepada Kaisar akan meningkatkan status nyawa manusia jadi semakin tinggi setelah kematian tiba.

Ini satu tesis yang cukup menarik karena berarti pengorbanan jiwa atau keputusan untuk menyongsong kematian dianggap sebagai etos yang mulia, sebagai bentuk pengabdian dan pelayanan kepada Kaisra Jepang.

Dan menurut Dr Kimura, doktrin dan ideologi tertanam di konstitusi Jepang, sehingga semua didedikasikan kepada Kaisar Jepang.

Inilah akar militerisme dan Fasisme Jepang. Melalui Doktrin dan ideologi ini, penguasa Jepang mendapat legitimasi moral untuk memaksa rakyat Jepang untuk memusnahkan nyawa manusia. Nyawa manusia dianggap tidak penting.

Pada perkembangannya, doktrin dan ideologi semacam ini menjadi semakin krusial, ketika bangsa Jepang menganggapi rendah bangsa-bangsa lain di negara-negara Asia seperti Cina, Korea, atau yang ras melayu seperti Indonesia.

Di sinilah ironinya, menrurut Dr Kimura. Kesetiaan kepada Kaisar bahkan sampai pada taraf kesukarelaan untuk mengorbankan nyawanya demi Kaisar, pada perkembangannya justru menjadi alat untuk memusnahkan dan menyengsarakan rakyat dan bangsa-bangsa Asia lainnya.

Ketika Jepang menganggap dirinya sebagai bangsa beradab dan negara-negara Asia masih bangsa-bangsa barbar, ironisnya Jepang kemudian memaksakan peradaban versi Jepang melalui cara-cara yang biadab terhadap bangsa-bangsa Asia lainnya. Padahal, Jepang menganggap dirinya sebagai bangsa beradab, namun dengan berbasis fasisme-militerisme pada Perang Pasifk 1941, Jepang tiba-tiba mempertunjukkan dirinya sebagai bangsa yang biadab.

Presentasi dari Kimura tersebut, cukup mengagetkan bagi sekitar 40 peserta diskusi terbatas yang digelar oleh Global Future Institute di Wisma Daria, Iskandarsyah Raya, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Nurman Diah, wartawan senior Surat Kabar Merdeka yang pernah bermukim dan menempuh pendidikan di Jepang, dalam bahasanya atas paper Dr Kimura bersepakat bahwa doktrin yang melekat pada Sistem Kekaisara Jepang memang menjadi faktor penting militerisme-fasisme Jepang, terutama pada Perang Dunia II.

Dan sebagaimana Kimura, Nurman Diah dan Rahadi juga bersepakat bahwa doktrin kesetiaan pada Kaisar tersebut, pada perkembangannya telah menjadi perpanjangan tangan kepentingan para pebisnis besar Jepang/Zaibatsu, untuk membenarkan diterapkannya fasisme-militerisme Jepang pada Perang Dunia II.

Dengan kata lain, doktrin Kekaisaran Jepang tersebut sejatinya hanya menguntungkan para birokrat-birokrat Jepang yang dekat dengan Kaisar Jepang.

Tesis Kimura ini, dibenarkan oleh Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute dan salah satu penulis-editor buku tersebut. Dalam tulisanya yang khusus menyorot peran dan kemunculan Militer Jepang pada 1930-1940an, Hendrajit sampai pada kesimpulan bahwa militerisme Jepang dimungkinkan ketika adanya kesepakatan di kalangan elemen-elemen garis keras di pemerintahan Jepang baik dari kalangan pebisnis, politisi partai, birokrat dan militer.

Grass root militarism, atau gerakan yang diprakarsai oleh para perwira-perwira menegah dan bawah, seringkali menjadi legitimasi bagi para atasan-atasannya di jajaran pemerintahan, untuk memaksakan kebijakan politik yang lebih militeristik di dalam maupun di luar negeri.

Kasus  gagalnya kudeta militer pada Februari 1936 yang dimotori oleh para perwira menegah dan bawah, pada perkembangannya justru digunakan oleh para perwira tinggi di pusat pemerintahan Jepang dari Fasisme dari bawah menjadi fasisme dari atas.

Rahadi menambahkan bahwa pengaruh kekuatan kekuatan politik yang secara aspiratif pendukung fasisme Jepang sebenarnya masih cukup kuat dan bercokol di Partai Liberal Demokrat (LDP).

Lanjut Rahadi, konstalasi politik global pasca Perang Dunia II yang kemudian memperhadapkan Amerika Serikat versus Uni Soviet  yang berhaluan komunis, pada kenyataannya para eks penjahat perang Jepang baik sipil maupun militer, tetap aman dan bebas dari hukuman hingga sekarang.

Itulah sebabnya, tiga kejahatan perang Jepang pada Perang Dunia II tetap terlindungi dari pertanggjawaban hukum seperti Jugun Ianfu (Perbudakan Sex), Romusha (Buruh Paksa) dan Heiho(wajib militer paksa).

Dan dalam kasus yang terjadi di Indonesia, perjanjian pampasan perang Jepang pada Indonesia, ketiga kejahatan perang tersebut tidak tercantum atau dimasukkan dalam klausul perjanjian pampasan perang pada 1958 tersebut. (Penulis : Tim Redaksi Global Review)

sumber: The Global Review

According to Dr Kimura, who became the main speaker together with Nurman Diah and Rahadi, in the imperial system of Japan, it is indoctrinated that the loyalty to the Emperor will increase the value of the spirit as soon as the human being reaches its dead.

It is an interesting thesis presented by Dr Kimura, as it  means the sacrifice is considered as something noble, as an manifestation of dedication to serve the Emperor.
In the light of Dr Kimura, as an ideology and doctrine it has been officially documented in the Japanese constitution.

Here is the root cause of Japanese Militarism and Fascism. Through its constitution and doctrine, the Japanese Ruling government have the moral legitimacy of forcing their people to eliminate the life of the other people of Asian nations. The live of the people can be easily sacrificed.

At the subsequent development, such kind of doctrine and ideology becomes more and more crucial where Japan sees herself as much higher as compared to other Asian nations such as Korea, China and Indonesia as part of Malay race.

Under such consideration, Dr Kimura is of the opinion that the loyalty to the emperor on the part of the people to sacrifice its life for the sake of their Emperor, it serves as a tool of eliminating and abolishing the non-Japan nations of Asia.

When Japan sees herself as a civilized people, and the other Asian nations were still barbaric, Japan ironically forced the other Asian nations through un-civilized manner as the Japan on the basis of militarism and fascism, showed herself during the Pacific War in the 1941-1945.

In response to the Kimura’s perspective, Nurman Diah who once stayed and studied in Japan, agreed that in the subsequent development, the doctrine built in the Imperial System, have been the extension of Japanese corporation group named Zaibatsu and bureaucrats closed to the inner circle of the Emperor, for justifying the militarism-fascism based government policy at the World War II.

In other words, the doctrine of imperial system, was in reality more favorable to the Japanese bureaucrat who were closed to the Emperor.

Hendrajit, an editor as well as the contributor \of the book shared Kimura’s perspective saying that the Japanese militarism and fascism can be possible because of the strategic agreement made among the hard-line elements within the government be they businessmen, party politicians, bureaucrat and military high ranking officers.

The existence of grass root militarism or the movement initiated by middle ranking military officers, was usually used by their superior in the government circle to pressure the policy more favorable to militaristic agendas at home and abroad.

The case of February 1936 attempted coup that failed, initiated by middle ranking military officers, was used by their superior at military headquarters as the momentum of transforming the fascism from below into the fascism from above.

Rahadi, who observed and studied Japan in the context of post World War II, pointed out that the influence of hard-line groups entrenched in Liberal Democratic Party(LDP), are still quite strong.

The global trend in the post World War II that changed the polarization into the liberal capitalism versus communism, especially when Soviet Union turned to be on the side of communist bloc, the US protected those involved as the War Criminals. They were untouchable as those held responsible.

That is the reason why three war crimes committed by Japan’s authorities at the World War II, it remained protected from its responsibility before the law such as Jugun Ianfu (Sex Slaves), Romusha (Forced Labor), and Heiho (forced militia).

In the context of Indonesian case, as a case in point, the War Reparation Agreement, those three War Crimes was not included in the agreement between Indonesia and Japan agreement in 1958. (Author : The Global Review Editorial Team)

Sumber: The Global Review

Sebagai salah satu kontributor buku ini, Kimura yang juga aktif sebagai pastor pada Fukuoka International Church, akan membahas beberapa garis besar yang ditulisnya dalam buku tersebut, mengenai bagaimana sistem kekaisarah modern Jepang yang menjadi sumbu dari perpolitikan dan ideologi Jepang, pada perkembangannya telah menjadi sarana penindasan rakyat dari berbagai negara di Asia.

Sebagaimana yang diharapkan oleh Global Future Institute, Dr Kimura dalam buku kami Japanese Militarism and its War Crimes in Asia, telah secara rinci melacak militerisme Jepang lewat latarbelakang sejarah Sistem Kekaisaran Jepang itu sendiri.

Kunjugan Dr Kimura dan presentasiny di depan forum diskusi yang diselenggarakan oleh GFI, mempunyai makna yang strategis mengingat adanya tren Jepang untuk kembali memperkuat kembali postur angkatan bersenjatannya.

Salah satu pemicunya adalah menguatnya kekuatan militer Cina di kawasan Asia Pasifik. Desember 2010 lalu, para perancang pertahanan Jepang telah mengumumkan sikap pertahanan baru yang menuduh Cina bahwa peningkatan militer Cina merupakan alasan pembenaran untuk pendekatan baru yang lebih proaktif, termasuk memfokuskan kembali pasukannya dari utara Jepang ke pulau selatan.

Ada banyak sebab yang bisa memicu kembali militerisme Jepang, dan Buku Japanese Militarism and its War Crimes in Asia Pacific, secara komprehensif dan rinci membahas hal tersebut. Namun dalam kaitan ini, hubungan sejarah yang rumit antara Cina dan Jepang merupakan faktor penentu bergesernya sikap politik luar negeri Amerika yang agaknya semakin condong mendukung Remiliteriasi Jepang di masa depan.

Secara tradisional, sebagai mitra yunior dan penerima kebudayaan, agama, serta tulisan dari abad ke-19, Jepang mengembangkan peralatan, institusi dan persenjataan yang lebih pesat, sehingga akhirnya mampu menumbangkan negara tetangganya yang raksasa itu.

Apalagi sejak politik isolasi Amerika pada 1853, Jepang mulai bangkit sebagai kekuatan besar dengan fokus pada ekonomi dan kekuatan militer.

Slogan Fokukyu Kohei atau Negara Kaya, Militer Kuat, Jepang pun kemudian mengembangkan kekuatan militernya pada skala yang cukup besar, termasuk kekuatan angkatan lautnya.

Dalam era 2011 ke depan, slogan tersebut agaknya patut diwaspadai oleh seluruh negara-negara di Asia Pasifik, khususnya eks-koloni Jepang di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Apalagi dengan adanya tren memburuknya perekonomian Amerika akibat terbelit perang dan utang nasional yang kian membengkak. Situasi ini menyadarkan para penentu kebijakan strategis keamanan nasional Jepang bahwa negara sakura tersebut harus mampu mempertahankan kepentingan mereka dengan cara yang sama seperti negara normal lainnya secara ekonomi dan militer.

Tesis ini semakin diperkuat oleh beberapa pakar lainnya seperti John Hemmings, coordinator dan analis riset di departemen Kajian Keamanan Internasional di Royal United Servics Institute di dalam tulisannya di The Diplomatic.com.

Meski saat ini9 anggaran militer Jepang terus menurun dan berada di bawah 1% GDP, namun kekuatan angkatan bersenjatanya masih tergolong yang terbesar di dunia.

Pokok bahasan Dr Kimura yang menelusur peran sistem kekaisaran Jepang itu sendiri sebagai bibit-bibit lahirnya militerisme Jepang, nampaknya menjadi kontribusi yang cukup menarik dalam kunjungan Kimura ke Indonesia  kali.

Untuk itu, kami dengan segala hormat dan kerendahan hati, bermaksud memforumkan Dr Kimura Kamis 15 September 2011, di Wisma Daria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Penulis: Tim Global Future Institute)

Sumber: The Global Review